Petugas: “Akadnya di rumah, ya, Mbak? Biayanya Rp2,5 juta, sudah termasuk transport penghulu dan administrasi.” Calon pengantin: “Ada kuitansinya, Pak?” Petugas: “Kuitansi buat apa, Mbak? Semua juga bayar segitu.” Calon pengantin: “Buat memastikan uang Rp2,5 juta ini masuk ke kas negara, Pak, bukan ke kantong orang lain.” Biaya nikah itu sebenarnya sudah punya tarif resmi, dan jumlahnya jauh di bawah Rp2,5 juta. Kalau menikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja, biayanya gratis alias Rp0. Kalau akad dilakukan di luar kantor KUA atau di luar jam kerja, misalnya di rumah atau gedung, tarif resminya Rp600.000. Uang tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Agama yang disetorkan ke kas negara melalui bank, bukan dibayarkan tunai langsung kepada petugas. Biaya transport dan jasa penghulu untuk akad di luar kantor juga sudah termasuk dalam setoran Rp600.000 itu. Jadi, seharusnya tidak ada lagi biaya transport tambahan yang harus dibayarkan kepada petugas. Pungutan di luar tarif resmi bisa termasuk gratifikasi. Pendaftaran nikah bisa dilakukan melalui SIMKAH, dan kode pembayaran resmi akan diberikan saat proses pendaftaran. Kalau ditawari paket biaya seperti itu, jawab dengan sopan: “Pak, kami ingin melaksanakan akad di rumah dan membayar sesuai tarif resmi PNBP sebesar Rp600.000 melalui bank. Mohon informasi kode pembayarannya. Untuk biaya lain di luar itu, mohon maaf, kami tidak bisa.” Kalau masih dipaksa membayar lebih, catat nama petugas, tanggal kejadian, dan nominal yang diminta. Kementerian Agama memiliki kanal pengaduan resmi untuk melaporkan dugaan pungutan liar. Bayangkan, uang Rp1,9 juta yang bisa dihemat itu bisa dipakai untuk katering 40 tamu atau membayar uang muka kontrakan pertama kalian berdua. Hari akad cuma sekali. Jadi, pengeluarannya juga cukup yang resmi saja.