BiakNumfor

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka memantik reaksi dari kalangan pakar hukum tata negara. Pertimbangan hukum hakim konstitusi dinilai secara terang benderang telah menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden. Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Surabaya (Ubaya), Prof Dr Hesti Armiwulan menegaskan bahwa fakta persidangan tidak lagi bisa disangkal. Menurut Hesti, secara yuridis, Gibran tidak bisa membuktikan kepemilikan ijazah SLTA atau sederajat yang menjadi syarat mutlak pencalonan. "Kalau dalam bahasa Surabaya, sudah cetho welo-welo (sangat jelas). Tidak ada sesuatu yang ditutupi. Gibran itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden," kata Hesti dalam acara Eksaminasi Putusan MK di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Hesti merujuk pada ketentuan Pasal 7A UUD 1945. Di sana disebutkan bahwa Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat. "Pertimbangan hukum yang disampaikan Mahkamah Konstitusi sudah jelas. Baik dari uraian ahli, termohon, pemohon, maupun fakta persidangan, Pasal 7A UUD 1945 sudah terpenuhi," tegasnya. #PakarHukum #GibranRakabumingRaka #MahkamahKonstitusi #Ijazah #HestiArmiwulan tribunnews.com/nasional/7894…