Marb🦜𓃵

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) HMP memberi DPR sarana konstitusional untuk menyatakan sikap atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, hasil interpelasi atau angket, serta dugaan pelanggaran atau tidak lagi terpenuhinya syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden. HMP dapat diajukan tanpa lebih dahulu menggunakan interpelasi atau angket, sepanjang memenuhi dasar dan persyaratan undang-undang. Usulnya memerlukan sedikitnya 25 anggota DPR. Untuk dugaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, pengusul harus menyertakan materi dan bukti yang sah. Agar menjadi HMP DPR, usul harus disetujui sedikitnya 2/3 anggota yang hadir dalam paripurna yang dihadiri sedikitnya 2/3 seluruh anggota DPR. Setelah usul diterima, Pansus bekerja dan melaporkan hasilnya paling lama 60 hari kerja sejak dibentuk. HMP tidak otomatis memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Jika menyangkut alasan pemberhentian dalam Pasal 7A UUD NRI 1945, pendapat DPR harus diperiksa oleh MK. Jika terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR yang mengambil keputusan dengan kuorum dan dukungan sebagaimana ditentukan konstitusi. *Tata letak infografis dibantu AI. Isinya disiapkan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Rujukan: Pasal 20A, 7A, dan 7B UUD NRI 1945; UU MD3 beserta perubahannya; Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025. #hakmenyatakanpendapat #dpr #konstitusi #hukumtatanegara #pendidikandemokrasi