Arief Hidayat

Ketua Panitia Lokal (Panlok) Muktamar ke-35 NU, KH Abdurozaq Sholeh atau Gus Rozaq, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Agenda penutupan itu dijadwalkan pada hari Senin (31/8) sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Serba Guna (GSG) Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Ia menyampaikan, dalam momen penutupan itu, panitia Muktamar juga berencana akan memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) NU kepada Prabowo. "Insyaallah itu. Sekalian penyerahan (kartu NU) itu, Insyaallah," ujarnya di Asrama Al-Muhajirin 1 Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8). Sebelumnya, Prabowo sempat melontarkan candaan saat berpidato pembukaan Muktamar ke-35 NU di Lapangan Untung Suropati, Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8). Saat itu, Prabowo mengaku sudah lama meminta KTA kepada Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, namun belum dapat. 📸: Dok. Biro Setpres. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | muktamarnu | news | oneliner | R120 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Indonesia diperkirakan bakal mengalami surplus solar hingga 3-4 juta kiloliter (KL). Surplus tersebut rencananya akan diolah menjadi bahan bakar pesawat atau avtur. #bahlil #solar #avtur

PELEMBAGAAN EKONOMI OLEH TIGA GENERASI. Oleh: Fahri Hamzah. (Penulis Buku #IMSP2045). Saya baru saja membuka kembali disertasi doktoral Sumitro Djojohadikusumo, Het Volkscredietwezen in de Depressie, Kredit Rakyat di Masa Depresi. Ia mulai menulisnya di Rotterdam pada 1940, persis ketika Jerman Nazi menyerbu Belanda dan kamarnya sendiri nyaris hancur oleh bom Luftwaffe. Di bawah bimbingan Prof. G.L. Gonggrijp, ia menyelesaikannya pada 1943 dan meraih gelar doktor ekonomi dalam usia yang belum genap dua puluh enam tahun, sebuah pencapaian yang jarang ada tandingannya hingga hari ini. Yang menarik bukan hanya kecepatan studinya, melainkan pilihan objeknya. Di tengah dunia yang seluruh perhatiannya tertuju pada runtuhnya pasar saham dan bangkrutnya korporasi besar akibat Depresi Besar, Sumitro justru meneliti hal yang tampak kecil: sistem kredit rakyat, volkscredietwezen, jaringan bank desa dan lumbung kredit yang dibangun pemerintah kolonial untuk menjangkau petani dan pedagang kecil. Kesimpulannya melampaui zamannya. Sumitro tidak melihat kemiskinan rakyat sekadar sebagai kekurangan uang. Ia melihatnya sebagai akibat dari lembaga yang rapuh, yang justru runtuh pada saat rakyat paling membutuhkannya. Karena itu yang ia cari bukan tambahan kredit semata, melainkan sebuah sistem yang membuat kredit rakyat tetap tersedia bahkan ketika krisis datang dan pergi silih berganti. Ada detail yang jarang disebut ketika kita bicara tentang disertasi ini, dan menurut saya justru itulah yang membuatnya begitu personal, bukan sekadar akademis. Objek penelitian Sumitro, volkscredietwezen itu, bukan dunia asing baginya. Ayahnya sendiri, Margono Djojohadikusumo, meniti karier lebih dari dua puluh tahun di dalam institusi itu. Margono bergabung dengan Dinas Perkreditan Rakyat sejak 1917, mengikuti kursus di Batavia hingga menjadi inspektur pembantu pada 1921, bertugas di Madiun dan Malang, lalu menjadi inspektur di Batavia pada 1927, sebuah posisi yang pada masa itu nyaris selalu dipegang pejabat Belanda. Pada 1937 ia bahkan dikirim ke Kementerian Urusan Jajahan di Den Haag untuk membantu urusan perkreditan rakyat di tingkat kolonial, dan pada 1938 mewakili Hindia Belanda dalam Kongres Koperasi internasional. Dengan kata lain, sang ayah hidup dan bekerja di dalam mesin yang kelak dibedah oleh anaknya dalam disertasi doktoral. Satu orang berada di dalam institusi, satu orang menganalisisnya dari luar sebagai ilmuwan. Dan ketika Indonesia merdeka, giliran sang ayah kembali bertindak, kali ini bukan sebagai pegawai di dalam sistem lama, melainkan sebagai pendiri sistem yang sama sekali baru. Pada September 1945, Margono mendapat mandat dari Sukarno dan Hatta untuk mempersiapkan bank sirkulasi bagi negara yang baru merdeka. Ia berkeliling kota-kota di Jawa mengumpulkan dana dari rakyat sendiri, merekrut staf, dan mendirikan kantor yang kemudian berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta mengikuti pemerintah yang terdesak Belanda. Pada 5 Juli 1946 berdirilah Bank Negara Indonesia, dan Margono menjadi direktur utamanya yang pertama. Ketika Agresi Militer Belanda II mengancam republik pada 1948, ia bahkan menyelamatkan tujuh ton emas milik BNI, menjualnya di Macau, dan menggunakan hasilnya untuk membiayai diplomasi serta logistik perjuangan kemerdekaan.