Pinned Tweet
Giring, Politisi Oportunis yang Tidak Setiakawan
Giring Ganesha Djumaryo nama aslinya, pertama kali terkenal sebagai vokalis dari band Nidji.
Band yang cukup populer di zamannya, sangat digandrungi anak muda pada era 2000an.
Suatu ketika Giring ditawari bergabung ke partai PSI, partai orang-orang dengan solidaritas tinggi yang digawangi oleh Grace Natalie dkk.
Grace menganggap popularitas Giring baik untuk PSI.
Giring melihat itu sebagai tawaran yang sangat menguntungkan apalagi saat itu popularitas Nidji mulai menurun.
"Pucuk dicinta ulam pun tiba", begitu pikir Giring.
Akhirnya Giring pun meninggalkan sahabatnya di Nidji, band yang membesarkan namanya.
Di PSI, Giring akhirnya didapuk menjadi Ketua Umum dengan misi khusus: memfitnah dan menjelek-jelekkan Anies Baswedan.
Giring menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Hari-harinya dihabiskan untuk menyerang dan mendowngrade Anies.
Anies dituduh pembohong dan melakukan politik identitas. Anies diejek sebagai menteri pecatan Jokowi.
Giring bahkan mendatangi proyek Formula E untuk menggiring opini publik bahwa proyek itu akan gagal.
Jangan salah dulu menilai, Giring memang suka merendahkan orang tapi dia juga suka memuji, namun tentu yang dipuji bukan Anies tapi Jokowi, presiden RI saat itu.
"Beliau adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh republik ini", jilat eh.. jawab Giring saat ditanya tentang Jokowi.
Tentu bukan tanpa alasan Giring memuji, selain karena presiden, konon katanya Jokowi sangat mendukung PSI, jadi wajib dipuja-puji.
Waktu berlalu, prahara menimpa Partai Solidaritas Indonesia.
Kasus penyadapan LSP ternyata berimbas besar pada kesolidan PSI.
PSI mulai goyah. Kapal yang baru mulai besar itu pun oleng.
Biasanya di saat kapal sedang dihantam badai, semua awak kapal akan bekerjasama dan berjuang mempertahankan keseimbangan kapal agar tidak tenggelam.
Namun bagi Giring, kapal oleng adalah pertanda bahwa sudah waktunya mengambil sekoci dan menyelamatkan diri.
Berharap bisa bertemu kapal lain yang lebih menguntungkan.
Dari kejauhan Grace Natalie hanya bisa mengelus dada dan meneteskan air mata.
"So much for solidarity", tangis Grace menyesali keputusannya dulu mengajak benalu itu bergabung.
"Cuan dan keselamatan diri sendiri lebih penting!. Persetan dengan kesetiakawanan, persetan dengan solidaritas Grace!", begitu teriak Giring dari sekoci.
Moral: Orang oportunis akan berjalan bersama Anda saat jalanan mulus, tetapi menghilang ketika tanjakan tiba. Bagi mereka, keuntungan adalah adalah segalanya, bukan kebersamaan dan kesetiakawanan. Jauhi orang seperti itu kawan.
Momen ketika Donald Trump disoraki pengunjung di upacara Veterans Day kemarin di Arlington Amerika.
Warga Amerika tuh dah muak dengan Trump yang ga becus mengurus negara.
OMG - This is humiliating. The boos were so loud that he couldn’t hear himself speak. And a woman yelled “traitor” right to his face: trump #maga #usa #politics
6
Kesalahan fatal memang sih.
LSP itu harusnya melindungi presiden dari penyadapan tapi malah dia yang nyadap.
1
63
Bro Rupiah makin tertekan, sudah Rp 18.230 / USD.
Sudahlah itu Gibran cepat diproses biar agak adem dikit suhu politik Indonesia.
Pakai gaya bapaknya saja "Dua minggu kelar".
Bikin kacau satu negara lu!
2
125
Rekap rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI mengenai kronologi dugaan penyadapan ilegal dan indikasi makar.
Latar Belakang Perkara
Perkara ini berawal dari temuan dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghilangan dokumen elektronik yang dilakukan dalam kurun waktu 2025 hingga Oktober 2026 tanpa melalui prosedur penegakan hukum resmi.
Dua Jalur Pelaksanaan Penyadapan
- Jalur Resmi (Jalur A): Dilaksanakan sesuai Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009, yang memerlukan surat permohonan dari penyidik, verifikasi, serta persetujuan berjenjang.
- Jalur Atensi (Jalur B): Dijalankan secara internal tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan, di mana perintah disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp untuk menyamarkan aktivitas di antara jalur resmi.
Modus Operandi
Modus operandi terbagi menjadi 5 tahapan utama:
- Perintah Penyadapan: Berasal dari pimpinan tertinggi kepada jajaran di bawahnya secara lisan atau via WhatsApp tanpa surat perintah resmi.
- Provisioning: Tim teknis memasukkan nomor target ke sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi perkara pro justitia.
- Pelaksanaan Penyadapan: Petugas mendengarkan, mengekspor rekaman, dan membuat transkripsi melalui sistem Panling X (PLX).
- Pelaporan: Hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan.
- Penghapusan Data: Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dan grup WhatsApp yang digunakan dibubarkan/dihapus atas perintah pejabat berwenang.
Target Sasaran Penyadapan
Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian/lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, hingga mahasiswa (catatan: daftar ini merupakan materi penyidikan dan bukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana).
Penetapan Tersangka dan Peran
Penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dengan peran masing-masing:
- Jenderal LSP: Selaku pimpinan tertinggi pada periode kejadian yang diduga memberikan perintah, menentukan target, serta menjadi penerima akhir hasil penyadapan.
- SU: Selaku Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan dan meneruskan laporan hasil penyadapan.
- EH: Mantan Plt. Kabakmon yang menerima perintah dan memberikan persetujuan via WhatsApp tanpa prosedur resmi.
- AS: Mantan Plt. Kabakmon yang meneruskan perintah ke operator, melaporkan hasil, serta memerintahkan penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp.
Barang Bukti dan Pemeriksaan
- Telah diperiksa sebanyak 28 saksi (termasuk 24 personel internal Polri, 3 dari provider telekomunikasi, dan 1 vendor sistem) serta 6 ahli (2 ahli IT dan 4 ahli pidana).
- Barang bukti yang disita meliputi 15 unit ponsel, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU/PC/laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Penerapan Pasal Hukum
Para tersangka dijerat dengan beberapa ketentuan hukum:
- Dugaan penyadapan: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- Dugaan penghilangan data elektronik: Pasal 48 Jo. Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
- Dugaan akses ilegal: Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- Dugaan turut serta atau penyalahgunaan kekuasaan (Pasal 20 huruf C/D UU Nomor 1 Tahun 2023).
Penyelidikan Terkait Dugaan Makar
Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terpisah untuk mendalami dugaan permufakatan jahat atau tindak pidana makar guna memastikan ada atau tidaknya unsur tersebut secara terpisah dari kasus penyadapan ilegal.
youtube.com/watch?v=Jvy9ge-k…
26
Yup benar sekali, mobil pribadi itu berkontribusi besar pada kemacetan daripada motor.
Bayangkan kendaraan sebesar itu isinya cuma 1-2 orang, paling 30% ruang yang terisi sedangkan 70% kosong. 70% ruang kosong itulah makan area jalan.
Sepeda Motor bodynya kecil, seandainya cuma dikendarai 1 orang pun tempat yang tersisa hanya kecil, tidak banyak menggunakan area jalan.
Solusinya pengguna mobil pribadi pindah ke transum, bukan malah jalannya dikhususkan untuk mobil pribadi seperti zaman Ahok.
Untung Anies jadi gubernur kalau gak makin parah macet Jakarta.
Budi Arie: Betul, Gibran Mundur
Sudah dikonfirmasi langsung oleh orang dekat Jokowi bro bahwa wakil presiden mundur.
Jika benar mundur sebenarnya akan menguntungkan Gibran karena dia akan dapat menikmati hak dia sebagai mantan wapres seperti uang pensiun, pengamanan dari paspamres dll.
jpnn.com/news/ketum-projo-bu…
261
Update Perang Irak - AS
Kepala keamanan Iran Mohsen Rezaei mengatakan Iran menolak proposal Amerika agar Iran mengirim persediaan uraniumnya ke Rusia.
41
Mahfud MD: Jika PSI terlibat kegiatan yang dilakukan pak Listyo maka partainya bisa dibubarkan.
Jadi menurut pak Mahfud orang-orang di PSI itu dekat dengan LSP, jika LSP terbukti makar dan ternyata PSI terlihat dalam perkara tersebut maka PSI bisa dibubarkan dan orang-orangnya ditangkap.
Efek domino LSP mengerikan, banyak pihak yang akan terdampak.
Pantesan Giring, Raja Juli dan Isyana langsung lompat sekoci cari selamat semua...
youtu.be/xIfPF6JL6Xc?t=176
Sekarang kita sangat mudah mencari informasi, tinggal tanya Google atau AI pasti ketemu jawabannya.
Semua informasi ada di kantong kita.
Lalu bagaimana kakek kita dulu mendapatkan informasi? Google ga ada apalagi AI.
Nah silahkan tonton video ini untuk tahu jawabnya..
52
Pak Mahfud MD saja, cocok jadi wakil presiden. Dulu dah hampir juga kan?
Pak Anies ga akan mau, beliau itu konsisten dengan kata-katanya. Jadi oposisi itu sama baiknya dengan menjadi penguasa.
Pak Ahok dah selesai itu, dah habis karir politiknya.
Selama jadi gubernur bikin gaduh dan ga pro rakyat kecil. Di pertamina juga ga menonjol prestasinya.
Yang penting kita tetap #WaspadaAduDomba
Dr. Gamal sudah memulai, mohon anggota DPR lain segera memfollow-up. Dengarkan suara rakyat yang inginkan Gibran untuk dimakzulkan.
Jangan sampai wakil presiden yang mundur atas inisiatif sendiri karena itu akan membebani rakyat Indonesia.
Wapres yang mundur akan mendapatkan hak-hak seperti uang pensiun, pengamanan dari paspamres seumur hidup dll.
Jogja sudah mulai panas, jangan sampai menjalar ke daerah lain. Dengarkan aspirasi rakyat.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
Atas nama keadilan,
Saya dr. Gamal Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil JatimV Malang Raya Nomer Anggota A-474 menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk Pemakzulan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden untuk memastikan setiap keputusan lembaga negara, setiap aturan konstitusi, dan setiap aspirasi masyarakat dihormati di tanah air Indonesia.
222
Nanti kalau Gibran minta mundur, ditolak saja di DPR. Lalu DPR ajukan pemakzulan.
Dengan begitu rakyat tidak diberatkan dengan segala kewajiban seperti uang pensiun, biaya kesehatan, paspamres dll.
Untung mana bagi negara Gibran Mundur atau dimakzulkan :
Kalau mundur, negara akan terbebani :
1) pensiun,
2) kesehatan untuk seluruh keluarga,
3) operasional rumah (listrik, air, dll)
4) paspampres sebanyak 50 orang (8 orang melekat).
Kalau Allah berikan umur Gibran jadi 80 tahun maka negara akan terbebani selama 40 tahun, sementara ybs hanya bekerja 2 tahun.
Jadi lebih efesien bagi negara, sebaiknya diberhentikan.
48
Sekarang Gubernur Jakarta bekerja dengan tenang karena:
1. Gubernur Pramono itu kader dari PDI-P, ga mungkin diserang oleh anggota DPRD Jakarta dari PDI seperti zaman Anies dulu.
2. PSI tidak memusuhi Gubernur Pramono. Bagi PSI musuh mereka itu adalah Anies Baswedan.
Kenapa PSI memusuhi Anies? Karena di belakang PSI ada si Jack dan oligarki hitam.
Kenapa Jack tidak suka Anies? Karena Anies berintegritas dan tidak suka keculasan.
Kenapa oligarki benci Anies? Karena Anies bakal mewujudkan sila ke 4 Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
Kenapa oligarki benci sila ke 4 Pancasila? Karena mereka serakah. Bagi mereka kekayaan negeri ini hanya untuk mereka, rakyat cukup remah-remahnya saja.

















